Pj Gubernur dan PSU
Oleh : Dr Dedek Kusnadi MSi MM
Hang-tuah.com- Sepekan lalu saya bersua seorang pejabat eselon di Pemerintah Provinsi Jambi. Dia teman saya. Kami sering berdiskusi tentang banyak hal.
Malam itu, selepas berbuka dan maghriban, sembari menyeruput segelas kopi dengan sebatang rokok di jemari, kami membahas ihwal politik terkini dan kondisi pemerintahan di Provinsi Jambi.
Diskusi ringan sambil tergelak tawa itu perlu saya bagikan mengingat substansi yang dibahas, agaknya cukup penting. Juga perlu diketahui publik.
Ini menyangkut pula nasib dan masa depan provinsi yang sudah terbentuk sejak tahun 1958 itu.
Kami mengawali dari dua pertanyaan mendasar,
“Apa yang sudah dilakukan Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni”.
“Apa gebrakan Pj Gubernur yang akrab disapa Bu Nunung itu?”
Jawaban teman saya itu membuat saya tersentak kaget.
“TIDAK ADA”, katanya lugas, singkat, padat.
Ia lalu bercerita kondisi si Pj.
Kata dia, si Pj tak punya visi dan misi dalam membangun Jambi. Dia cuma disibukkan oleh acara-acara formal pemerintah. Tak berani membuat kebijakan penting.
Masalah anggaran misalnya, si Pj tak berani bermanuver. Akibatnya, proses pembangunan stagnan. Malah sama sekali tidak ada gebrakan.
Ada yang bilang si Pj terlalu hati-hati. Cari aman.
Pendapat lain menyebut karena kewenangan Pj amat sangat terbatas. Sehingga ia tak bisa semau gue. Karena dia bukan Gubernur defenitif.
Sehingga ikhtiar membangun Jambi terhambat oleh aturan perundangan yang bertele-tele itu.
Tentu saja, kondisi ini memunculkan banyak permakluman. Tapi, kalau kita mau jujur, kondisi permakluman telah mendatangkan banyak petaka. Permakluman memicu pembangunan Provinsi Jambi terhambat.
Lihat saja…Di saat daerah lain bergerak maju, bangun sana bangun sini, kita warga Jambi…naudzubillah…malah asyik menonton dagelan aksi-aksi pejabat yang petantang-petenteng hadir mengisi acara seminar, membuka acara hiburan atau organisasi tertentu.
Tak lebih dari itu.
Mana ada groundbreaking pembangunan ini atau pembangunan itu. Sama sekali nihil.
Pemerintahan kita berjalan seperti autopilot. Ala kadarnya saja. Jangankan mempedulikan nasib keluarga miskin yang tersedu-sedu kelaparan di sudut-sudut kampung. Elit pemerintah berjalan seperti tanpa komando, tanpa program, bagai ayam yang kehilangan induknya.
Belum lagi soal jabatan kepala dinas.
Coba tengok ada sekitar 15 posisi eselon II atau Kadis yang statusnya pelaksana tugas (Plt). Berlindung di belakang status itu, mereka beralasan tak bisa berbuat banyak dan membuat kebijakan strategis. Karena kewewenangannya terbatas.
“Apolah..kami cuma Plt…”
Alasan yang masuk akal dan prosedural.
Praktis…Jambi tidak maju-maju.
Saya juga terheran-heran kenapa teman-teman anggota DPRD tak lagi nyaring terompetnya. Tak terdengar suara-suara mereka mencereweti eksekutif supaya “berlari” mengelola APBD.
Dinas-dinas seperti jalan sendiri-sendiri tanpa kontrol.
Mungkin inilah nasib Jambi saat ini.
“Mau diapakan lagi…,”kata teman saya itu.
Saya tidak berusaha menyalahkan siapapun. Tapi, kalaulah kita mau berfikir lebih keras lagi, sumber petaka ini sebetulnya satu : Provinsi Jambi belum punya Gubernur defenitif.
Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti perintah putusan MK pada 22 Maret 2021 lalu, makin memperpanjang keruwetan daerah kita. Dibukanya babak kedua kontestasi membuat Jambi harus dipimpin seorang Pj, yang konon kebijakan serta kewenangannya amat terbatas itu.
Salah satu yang membatasi kewenangan Pj ketika ia tak mampu mengeksekusi jabatan defenitif untuk 15 Plt Kadis tersebut.
Nah,
Perpanjangan waktu Pilgub Jambi memang menguntungkan sebagian orang atau kelompok tertentu. Tapi, kondisi ini merugikan rakyat Jambi secara keseluruhan.
Kita tidak butuh pemimpin yang cuma nampil di layar TV menjelang berbuka puasa. Tapi, kita butuh pemimpin yang tampil dengan gagasan pembangunan.
Kita tak bangga menengok pemimpin yang bergegas hadir di acara-acara seminar, mengenakan baju kebesaran dengan gantungan berlambang jengkol di dada.
Kita bangga dengan seorang pemimpin yang bersegera hadir di tengah masyarakat, memboyong kebijakan yang, tentu saja mencerahkan nasib dan membuat mereka kembali tertawa.
Bukankah tujuan akhir dari kerja seorang pejabat itu adalah kesejahteraan rakyat?
Rakyat tak peduli lagi siapa yang bakal digdaya di PSU, Kamis 27 Mei 2021 bulan depan. Cek Endra kah? Atau Haris kah?
Yang mereka pedulikan adalah nasib dapurnya yang kini mulai tak lagi berasap. Saya dan boleh jadi kita semua berharap satu hal : siapapun yang menang PSU segeralah bekerja. Jambi sudah terlalu lama libur dan tak tersentuh pembangunan.
Segera eksekusi visi dan misi anda. Secepatnya tetapkan kepala dinas defenitif. Kami tak butuh Pj Gubernur yang diimpor dari seberang sana.
Mengakhiri tulisan ini, izinkan saya mengutip kalimat pak Dahlan Iskan.
“Yang peduli dan akan memajukan Jambi ya orang Jambi sendiri. Jangan pernah berharap dan mengandalkan orang lain”. (*)
Penulis adalah Doktor ilmu kebijakan Publik, mengajar di UIN STS Jambi dan Direktur Utama SO EntertainmentPj Gubernur dan PSU Oleh : Dr Dedek Kusnadi MSi MM
