Dorong Pemrov SDM BLK Ditangani Pusat, Kerinci Diminta Siapkan Lahan

Hang-tuah.com- PRDP Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini yang dikelola Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera menyerahkan Aset Balai Latihan Kerja (BLK) ke Pemerintah Pusat.
Hal ini dilakukan agar mengurangi beban APBD yang terbatas, SDM yang handal, serta peralatan yang perlu memadai, sehingga mendapatkan suntikan dana pusat.
Menanggapi hal itu, Kepala Disnakertrans Bahari, mengucapkan terimakasih atas Dukungan DPRD agar Pemerintah Pusat juga dapat membantu seperti Provinsi lainnya. “Dengan keterbatasan APBD, kita belum mampu untuk mengelola SDM menjadi Handal, kita juga kekurangan peralatan yang mendukung pelatihan,” pungkasnya, saat dihubungi wartawan melalui seluler, Jumat (13/05/2022).
Silaturrahmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi bersama Ketua DPRD Edi Purwanto serta Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi membeberkan data jumlah pencari kerja dan jumlah pengangguran selama 2021 terakhir.
Berdasarkan data Dinsosnakertran Provinsi Jambi mencatat jumlah pencari kerja hingga Desember 2021 berjumlah 8.062 sedangkan pengangguran sebanyak 8.577 orang.
“Sampai dengan Desember 2021 sebanyak 8.062 orang. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Februari 2022 jumlah angkatan kerja di Jambi Februari 2022 sebanyak 1.85 juta orang, bertambah 17 ribu orang dibanding Februari 2021,”urainya.
Disamping itu, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,86 persen atau naik 1,56 poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,70 persen turun 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.
Penduduk bekerja sebanyak 1,76 juta orang, meningkat sebanyak 17 ribu orang dari Februari 2021. Jika dibandingkan dengan Februari 2021 sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pertanian (turun 4,51 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 3,15 persen poin.
Sebanyak 1,075 juta orang (61 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 1,74 persen poin dibanding Februari 2021.
Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 1,3 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik 7,5 persen poin.
Terdapat 85,77 ribu orang terdampak Covid-19 atau 0,03 persen. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (6,1 ribu orang), BAK karena Covid-19 (2,47 ribu orang).
Sementara itu, pada periode sebelumnya (Februari 2021-Februari 2020), jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sekitar 26 ribu orang, penduduk bekerja naik sekitar 16 ribu orang dan pengangguran mengalami kenaikan sekitar 12,99 persen poin.
Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja.
TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Februari 2022 sebesar 68,86 persen naik 1,56 persen poin dibandingkan Februari 2021.
Peningkatan ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya (Februari 2021-Februari 2020) di mana TPAK hanya meningkat 0,02 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, terjadi pola yang hampir serupa pada TPAK pada Februari 2022.
Pada Februari 2022, TPAK laki-laki sebesar 86,06 persen sementara TPAK perempuan hanya 51,04 persen.
Dibandingkan kondisi tahun lalu, TPAK laki-laki mengalami kenaikan 1,72 persen poin, demikian juga dengan besaran angka TPAK perempuan yang mengalami kenaikan 1,34 persen poin.
Berdasarkan hasil Rakernas Februari 2022, tiga lapangan pekerjaan yang
memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,87 persen, Perdagangan besar dan Eceran sebesar 17,13 persen dan Industri Pengolahan sebesar 6,81 persen.
Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan Februari 2021 yang tertinggi adalah Perdagangan besar dan eceran (3,15 persen poin), Industri pengolahan (1,78 persen poin) dan Pertambangan dan penggalian (0,64 persen poin).
Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan antara lain sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (4,51 persen poin), sektor Pengadaan listrik, gas, air, konstruksi dan real estate (0,94 persen poin), serta sektor Informasi Komunikasi & Jasa Keuangan, Asuransi, Perusahaan (0,61 persen poin).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2022 adalah sebesar 4,70 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 47 orang penganggur. Pada Februari 2022 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.
TPT menurut jenis kelaminTPT laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun pada Februari 2022, angka TPT laki-laki sebesar 4,52 persen, sedangkan TPT perempuan yang sebesar 5,02 persen. Dibandingkan Februari 2021, TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,73 persen poin. Jika dibandingkan dengan Februari 2020 angka TPT laki-laki maupun TPT perempuan naik masing-masing sebesar 0,38 dan 0,53 persen poin.
Fadli Sudria SE.,M.Hum kepada Hang-tuah.com mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menyiapkan lahan woardshop.
“Mitra kerja kami Disnakertrans Provinsi Jambi kami mendorong untuk menyerahkan BLK kepada Kementrian hal ini bertujuan untuk mengurangi kos APBD Jambi,”imbuh Fadli.
Ketika ini diserahkan nanti, SDM akan dikelola oleh pemerintah pusat. “Sehingga SDM ini nanti benar – benar siap untuk ditempatkan dilapangan kerja,”katanya.
Ia mengatakan bahwa BLK Provinsi Jambi masih berkaitan dengan Pemerintah Sumbar. “Kita ketemu dengan Dirjen. Kami sudah menyampaikan bahwa BLK kita sekarang masih berinduk kepada Sumbar,”ujarnya.
Terkait hal ini lanjut Fadli ia akan membahasnya bersama Gubernur Provinsi Jambi. “Ini akan kita rembuk dengan bapak Gubernur Jambi. Demikian juga untuk daerah Kabupaten Kerinci agar bisa membangun worshop pelatihan pariwisata. Nah, sekarang tinggal lagi kesiapan Pemkab Kerinci menanggapi kesiapan lahan,”tukas Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. (